Sikap Orde Baru terhadap ilmu sosial boleh dikatakan ambivalent—antara memajukan dan mencurigai. Karena Orde Baru menjadikan pembangunan sebagai salah satu dasar legitimasinya, tentu saja pendekatan akademis diperlukan. “Developmentalisme“ yang teknokratis dari Orde Baru memang memerlukan ilmu sosial. Tetapi ternyata masalahnya tidak sesederhana ini. Soalnya ialah Orde Baru, seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin yang digantikannya, adalah sebuah “negara serakah”. Kedua negara ini tidak puas dengan monopoli politik dan ekonomi saja. Ia juga ingin menguasai kesadaran masyarakat dan ingatan kolektif bangsa. Keduanya menampilkan diri dan sekaligus bertindak sebagai pemegang hegemoni makna dan dengan begini juga tampil sebagai penguasa wacana. Negaralah yang menentukan makna setiap konsep politik dan kemasyarakatan. Kita bisa mengatakan demokrasi, tetapi negaralah yang menentukan makna dari demokrasi itu. Demi untuk penyesuaian makna yang telah dikuasai inilah, masyarakat harus ikut P4, melalui bimbingan dan pengawasan BP7.
ARTIKEL TERKAIT:
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan Tinggalkan Komentarnya